Kemarau, Sungai Pawan Mendangkal

Senin, 27 Agustus 2012

KETAPANG – Kemarau panjang masih terus melanda Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Akibatnya, warga mulai kesulitan air bersih dan kabut asap akibat pembakaran lahan terus mengepung daerah ini.  Ironisnya lagi, akibat kemarau lahan gambut dalam sekejap terbakar. Seperti sepanjang jalan Sungai Awan – Tanjungpura, Sungai Pelang, dan lain-lain, terus mengepulkan asap.

Di sisi lain, Sungai Pawan yang menjadi nadi perekonomian Ketapang juga kering. Transportasi melalui sungai terhenti. Kota Ketapang dan beberapa kecamatan di perhuluan hanya bisa dihubungkan dengan jalur darat yang sebagian besar berbadan tanah. Akibatnya, selain ruas jalan yang tidak rata, perjalanan menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan juga dilalui berdebu. “Pada malam takbir ada juga hujan sedikit, untuk menghilangkan debu saja nampaknya masih kurang,” ungkap Sunadi, warga Ketapang.

Untuk kebutuhan air bersih, menurut dia, warga masih mengandalkan Baca lebih lanjut

Dianggap Ganggu Ekosistem, Izin Sawit di Danau Sentarum Minta Dihentikan

Minggu, 06 Maret 2011 10:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,PONTIANAK – Sejumlah kalangan meminta pengeluaran izin untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit di sekitar Taman Nasional Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dapat dihentikan karena mengganggu ekosistem sekitar.

Perwakilan Balai Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS), Budi Suriansyah, saat dihubungi di Pontianak, Ahad (6/3), menyatakan ada sekitar delapan perusahaan perkebunan kelapa sawit di dekat taman nasional itu. Keberadaan perusahaan sebanyak itu cukup membuat TNDS tidak berfungsi maksimal sebagai penampung air dari daerah aliran Sungai Kapuas dan sekitarnya.

“Danau Sentarum memiliki keunikan dengan fungsinya menampung secara alamiah air dari perbukitan maupun Sungai Kapuas serta sungai-sungai kecil lainnya,” kata Budi.

Air selanjutnya terdistribusi ke Sungai Kapuas yang mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Sanggau, Kubu Raya, Kota Pontianak, dan bermuara di Muara Jungkat, Kabupaten Pontianak. Daya tampung Danau Sentarum sekitar 63 miliar kubik air. Terdapat sekitar 266 jenis ikan air tawar, termasuk arwana.

Burung-burung air yang selama ini berimigrasi kini tak akan muncul lagi. Jika Danau Sentarum kehilangan fungsinya, maka aliran dari Sungai Kapuas tidak akan tertampung di danau, tapi langsung ke sungai.

Ada sembilan perusahaan yang sudah mendapat izin pengelolaan lahan di sekitar TNDS yakni PT Nusantara Mukti Sentosa, PT Bukit Prima Plantindo, PT Aneka Prima Pendopo, PT Plantana Razsindo, PT Setia Arto Mulia, PT Sawit Karunia Seriang, PT Sumber Sawit Sintang, PT Kirana Mega Tara, dan PT Mandala Agrisindo Perkasa.
Budi mengatakan pihaknya sudah melaporkan kondisi itu ke Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan.

“Karena dampaknya beberapa tahun ke depan, tabungan air di Danau Sentarum tidak mencukupi sehingga air Sungai Kapuas surut,” katanya.

Sementara anggota DPRD Kalbar, Andi Aswad, mengharapkan Bupati Kapuas Hulu agar meninjau kembali perizinan perkebunan sawit di Kapuas Hulu, khususnya di sekitar Danau Sentarum. “Hal ini akan menjadi perhatian bagi kami dan Bupati Kapuas Hulu diharapkan untuk memperhatikan perizinan sawit yang ada,” kata Andi.

Redaktur: Didi Purwadi
Sumber: Antara

PT SML Abaikan Bupati Sintang?

Senin, 14 November 2011 10:46 WIB
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG -Ketua adat dayak Kebahan Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Abang Patih mengungkapkan pihak PT Sumatera Makmur Lestari (SML) terkesan mengabaikan pemberhentian operasi yang dilakukan oleh bupati Sintang tersebut. Sebelumnya, Bupati Sintang, Milton Krosby memeritahkan agar operasi perusahaan dihentikan.”Sampai hari ini PT SML masih operasi, kami masyarakat tidak tahu persis apakah perintah tersebut tidak sampai kepada managemen perusahaan atau memang diabaikan. Tapi yang pasti operasional masih terus berlanjut,” katanya kepada Tribun, Senin (14/11/2011).

Yang sudah dihentikan operasional lahan oleh pihak perusahaan, hanya pada tanah milik Angki yang sempat melakukan penebangan sekitar 300 pohon sawit yang sudah ditanam. Namun lahan-lahan lain yang juga masih bersengketa masih tetap berjalan seperti sebelumnya.

Penulis : Slamet Bowo Santoso
Editor : Marlen Sitinjak
dikutip dari:

Kapolda Kunjungi PT Buana Tunas Sejahtera

Kamis, 28 Januari 2010

Kapolda Kunjungi PT Buana Tunas Sejahtera

PONTIANAK –Di sela lawatannya ke perbatasan Badau (Kapuas Hulu)-Lubok (Malaysia Timur) beberapa waktu lalu, Kapolda Kalbar Brigjen Pol Drs Erwin TPL Tobing beserta rombongan berkesempatan mengunjungi perkebunan sawit PT Buana Tunas Sejahtera.

“Saya mengharapkan kepada seluruh pihak untuk mendukung pembangunan kebun sawit,” ucap Erwin di sela dialog Camat, Kapolsek, Danramil, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, CEO Sinar Mas Group, semua staf, dan unsur pimpinan kebun, serta masyarakat di sekitar perkebunan tersebut.

Alasannya masyarakat mendukung perkebunan sawit karena kebun merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. “Perkebunan sawit bisa membuka akses daerah terpencil dan membantu menciptakan iklim investasi yang kondusif guna kelancaran pembangunan,” seru Erwin.

Selain Erwin, ikut hadir dalam kunjungan itu Konsul Malaysia di Pontianak, Moch Zairi Moch Basri, Karo Pers Polda Kalbar, Kombes Pol Drs Djamaluddin, Karo Bina Mitra, Kombes Pol Sugeng Haryanto. Berikutnya juga hadir Karo Log, Kombes Pol Drs Sukisto, Ka SPN Pontianak, AKBP Drs Eri Nursatari, Kasat Brimob, AKBP Iskandar, Kapolres Sanggau, AKBP I Wayan Sugiri S ik M Si, dan Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Drs Teddy Marbun.

Kapolda sendiri datang ke Kapuas Hulu dalam rangka memberikan arahan kepada jajarannya di perbatasan, khususnya di Polsek Badau. “Kalau dalam pembangunan perkebunan sawit ada persoalan di lapangan, diharapkan bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Namun bila tidak terselesaikan, maka jalur hukum yang perlu ditempuh sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” sarannya.

Erwin mengimbau untuk menghindari main hakim sendiri atau memaksakan kehendak dalam menangani sengketa persoalan perkebunan. Aparat hukum juga diharapkan dapat melakukan penindakan secara hukum, jika memang terbukti ada pihak yang sengaja memanfaatkan keadaan dalam menangani persoalan perkebunan.

“Hukum adat jangan dijadikan alat untuk kepentingan segelintir pihak, terutama mereka yang ingin mencari keuntungan semata. Penerapan hukum adat haruslah memerhatikan hukum positif yang berlaku di negara RI,” cetusnya.

Untuk menyamakan persepsi penerapan hukum adat tersebut, Polda Kalbar bakal melakukan berbagai terobosan. “Ke depan kita akan mengundang para tokoh adat untuk membahas masalah ini bersama-sama dengan ketua dewan adat,” janjinya.

Dengan terciptanya kondisi Kamtibmas yang kondusif, Erwin berharap pembangunan perkebunan sawit di wilayah seluruh wilayah Kalbar bisa memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan kerja baru, dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa. “Ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional,” pungkas Erwin. (bdu)

Massa Desak Pembebasan 39 Warga

Sabtu, 14 Mei 2011

Massa Desak Pembebasan 39 Warga

SINTANG –Ratusan massa dari Bukit Benua meliputi Desa Penjernang Hulu, Lebak Ubah, dan Melayang Sari Kecamatan Sungai Tebelian mendatangi Gedung DPRD dan Kantor Bupati Sintang, Jumat (13/5) kemarin. Massa menuntut pembebasan 39 warga yang ditahan di Polres Sintang dalam kasus pembakaran camp milik PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK IV).

Demo dari warga di tiga desa itu datang sekitar pukul 10.45, menggunakan dua unit truk, satu pick up, dan puluhan kendaraan bermotor menuju Gedung DPRD Sintang. Puluhan anggota Polres Sintang diturunkan untuk mengamankan.

Massa yang tergabung dalam Front Pembela Masyarakat Kabupaten Sintang ini menggunakan ikat kepala kain merah. Mereka membawa puluhan poster. Beberapa di antaranya bertuliskan tentang rasa kecewa terhadap pemerintah lantaran lamban menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Pemerintah dituding berpihak kepada perusahaan ketimbang masyarakat. Masa menolak perkebunan sawit.

“Kami kecewa dengan penegak hukum. Kami kecewa dengan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, tapi malah ke perusahaan,” teriak Ancis, selaku penggerak masa.

Sekitar lima menit berorasi, puluhan massa dipersilakan masuk oleh pihak sekretariat DPRD Sintang, ratusan lainnya harus menunggu di luar dengan alasan keterbatasan ruangan.

Puluhan pendemo disambut wakil pimpinan DPRD Sintang, Grigorius Igo dan sejumlah anggota Komisi II DPRD Sintang. Sementara ratusan pendemo lainnya terus melakukan orasi dengan pengawalan cukup ketat dari pihak kepolisian.

Beberapa kecaman terhadap Bupati Sintang, Milton Crosby dilontarkan. Milton kembali dituding sebagai pembohong, karena kebijakan Gerbang Emas melalui Jakarta Selatan dinilai tidak pro rakyat. “Milton itu pembohong. Bukan bupati karet, tapi bupati sawit. Mana yang katanya pro karet? Di mana-mana sawit. Sawit itu bikin masalah,” cecar Darwin, selaku koordinator lapangan.

Beberapa pendemo secara bergantian melakukan orasi di depan Gedung DPRD Sintang dengan menggunakan pengeras suara. Masa meminta Milton tidak ‘cuci tangan’ dalam masalah ini. “Bupati jangan melarikan diri. Jangan jadi bupati pengecut. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, bagus mundur,” teriak para pendemo.

Sementara puluhan para pendemo yang berada di dalam ruangan terus melakukan upaya mediasi dengan para dewan. Mereka mendesak dewan memperjuangkan 39 warga yang ditahan agar dibebaskan hari itu pula.

Rapat yang dipimpin Wakil Pimpinan DPRD Sintang, Grigorius Igo didampingi Ketua Komisi II DPRD Sintang, Toni ini sempat alot. Sebelumnya, Grigorius Igo memberikan kesempatan kepada perwakilan masa untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan masa.

Ancis, selaku penggerak massa, secara tegas mengatakan bahwa maksud dan tujuan utama kedatangan masa ialah meminta 39 warga yang ditahan harus dibebaskan hari itu pula. Pernyataan Ancis jelas mendapat dukungan dari puluhan pendemo lainnya. “Kalau tidak dibebaskan, kami tidak akan pulang,” teriak masa yang hadir.

Namun, dewan mengaku tidak memiliki kewenangan untuk itu. “Kalau soal itu kita tidak bisa, bukan ranah kita. Ada pada penegak hukum. Bupati yang pantas menjawab hal ini,” jelas Igo.

Penjelasan Igo membuat sebagian para pendemo risi. Mereka meminta dewan menghadirkan Bupati. “Kalau begitu panggil Bupati. Kami ingin dengar penjelasan langsung dari bupati. Jangan maling teriak maling,” teriak para pendemo.

Suasana sedikit tenang saat dewan berjanji akan mempertemukan warga dengan bupati. “Kita akan fasilitasi. Hari ini juga akan kita pertemukan dengan bupati,” kata Igo.

Sebelum rapat dibubarkan, perwakilan masa diminta untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan. Terdapat 14 tuntutan dan pernyataan sikap yang dilayangkan.

  1. PT SDK segera mencabut laporan insiden Bukit Benua tanpa syarat.
  2. Meminta pihak kepolisian menangguhkan 39 warga yang ditahan.
  3. Proses penangkapan dan penahanan para tersangka tidak sah dan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur hukum dan tata cara peraturan perundang-undangan.
  4. Meminta DPRD Sintang dan Pemkab Sintang menghentikan seluruh aktivitas PT SDK dan menetapkan status Quo mulai hari ini di seluruh lokasi tanah milik Desa Lebak Ubah, Desa Melayang Sari dan Desa Penjernang Hulu, hingga seluruh permasalahan diselesaikan dengan bijak sana dan masyarakat akan melakukan pemagaran dan penjagaan di wilayah desa masing-masing.
  5. Meminta kepada DPRD Sintang menyakan kepada TP3K Kabupaten Sintang tentang proses penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan PT SDK 1V.
  6. Permasalahan warga dengan PT SDK IV telah berlangsung sejak tahun 1994, di mana masyarakat tidak menerima lahan sawit yang dijanjikan.
  7. PT SDK IV telah menyebabkan masyarakat kehilangan lahan.
  8. Meminta DPRD dan Bupati Sintang membuat surat pernyataan apa bila tidak mampu menyelesaikan permasalahan.
  9. Menurut Informasi BLH Provinsi Kalbar, PT SDK IV belum memiliki Amdal sampai tahun 2009, namun dari tahun 1990 sudah beroperasi ‘merampok’ tanah masyarakat.
  10. Pola perkebunan sawit plasma inti harus segera dihentikan.
  11. Amdal selama ini dibuat asal-asalan.
  12. Menghentikan investasi yang berpotensi melakukan penjajahan kepada masyarakat.
  13. Mana program Gerbang Emas Jakarta Selatan, nyatanya tidak berpihak pada masyarakat.
  14. Sawit tidak ada kontribusi bagi daerah dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dialog

Usai melakukan orasi di Gedung DPRD Sintang, masa dari Front Pembela Masyarakat Sintang dan kalangan dewan mendatangi Kantor Bupati Sintang. Masa bergerak sekitar pukul 12.30. Masa harus menunggu lama, karena Bupati Sintang, Milton Crosby berada di pendopo.

Hasil kesepakatan dengan pihak pemerintah, sepuluh orang perwakilan masa diminta untuk pergi ke pendopo. Di sini sepuluh perwakilan dan kalangan dewan harus menunggu lama. Tidak diketahui jelas mengapa harus menunggu lama, informasi didapat, masih istirahat tidur siang. Masa baru bisa bertemu dengan Milton sekitar pukul 15.30.

Memulai pembicaraan, Milton mempersilakan perwakilan masa untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi. Setelah mendengarkan pernyataan perwakilan masa yang meminta agar 39 warga yang ditahan segera dibebaskan, Milton mengaku tidak bisa melakukan hal tersebut dengan alasan bukan ranahnya. “Kalau soal itu, ranah hukum. Saya tidak bisa intervensi. Pemerintah tidak bisa intervensi penegak hukum,” jelasnya.

Mendengar penjelasan Milton, perwakilan masa sempat kecewa. Namun setelah melakukan dialog cukup panjang, akhirnya diambil keputusan Pemkab Sintang membentuk tim kecil untuk melakukan mediasi gelar perkara luar biasa.

Keputusan ini diambil setelah mendengar penjabaran dari salah satu tokoh masyarakat yang hadir. Bahwa, perkara tersebut bisa diselesaikan tanpa melalui praperadilan.

Namun demikian, Milton tidak bisa menjanjikan kapan 39 orang yang ditahan akan dibebaskan. “Saya tidak berani deadline kapan waktunya. Nanti kalau tidak terpenuhi, saya dibilang pembohong lagi,” ujarnya.

Milton berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan agar segera menarik laporannya. “Kalau memang perusahaan sudah ada niat baiknya untuk mencabut laporan, kita akan tunggu. Mudah-mudahan ini bisa cepat,” tandasnya.

Terkait pembakaran Camp PT SDK IV beberapa waktu lalu, Milton menyesalkan aksi pembakaran itu. “Persoalan itu diselesaikan secara hukum karena itu masuk ranah pidana,” tegas Milton. (din)

HHBK Potensi Alternatif Hutan Daerah

Senin, 27 Desember 2010

HHBK Potensi Alternatif Hutan Daerah

PUTUSSIBAU –Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah menyusun strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebagai alternatif sumber pangan, sumber obat-obatan, penghasil serat, penghasil getah-getahan dan lainnya. Kebijakan strategi ini diambil agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Juga untuk mendukung kebijakan nasional dalam mengembangkan dan meningkatkan produksi hasil hutan bukan kayu. Serta tersedianya acuan mulai dari perencanaan sampai pasca panen bagi para pelaku usaha, para pihak dan masyarakat luas,” ungkap H. Hasan M, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu.

Dikatakan Hasan, sudah sejak lama, masyarakat sekitar hutan menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Belakangan sejak masuknya investasi untuk mengeksploitasi kawasan khususnya kayu, masyarakat seakan terbius dan lupa bahwa hutan ternyata tidak hanya kayu saja. Namun banyak hasil hutan bukan kayu dapat dimanfaatkan dan memiliki pangsa pasar yang bagus untuk dikelola.

“Padahal banyak potensi lain selain kayu yang terhimpun di dalam rimba belantara,” katanya.

Hasan menjelaskan Sumber Daya Hutan (SDH) mempunyai potensi multi fungsi yang dapat memberikan manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial bagi kesejahteraan umat manusia. Manfaat tersebut katanya bukan hanya berasal dari Hasil Hutan Kayu (HHK) seperti yang terjadi saat ini, melainkan juga manfaat Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan (pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pengelolaan Pemanfaatan HHBK) tercantum pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu pasal 26 (pemungutan HHBK pada hutan lindung), pasal 23 dan 26 (pemanfaatan HHBK pada hutan produksi). Demikian juga halnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, upaya optimalisasi HHBK juga terdapat pada pasal 28 (Pemungutan HHBK pada hutan lindung), pasal 43 dan 44 (Pemanfaatan HHBK dalam hutan alam dan tanaman pada hutan produksi). “Paradigma baru sektor kehutanan memandang hutan sebagai sistem sumber daya yang bersifat multi fungsi, multi guna dan membuat multi kepentingan serta pemanfaatannya diarahkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tutur Bimbing.

“Paradigma ini makin menyadarkan kita bahwa produk HHBK merupakan salah satu sumber daya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan paling bersinggungan dengan masyarakat sekitar hutan,” tandasnya.

HHBK terbukti dapat memberikan dampak pada peningkatan penghasilan masyarakat sekitar hutan dan memberikan kontribusi yang berarti bagi penambahan devisa negara. Secara ekologis HHBK tidak memiliki perbedaan fungsi dengan hasil hutan kayu, karena sebagian besar HHBK merupakan bagian dari pohon. (lil)

Kodam Janji Halau Pengganggu Keamanan

Sabtu, 31 Juli 2010

Kodam Janji Halau Pengganggu Keamanan

Pangdam XII Tanjungpura, Mayjend TNI Moeldoko SIP
UUN YUNIAR
Pangdam XII Tanjungpura, Mayjend TNI Moeldoko SIP

PONTIANAK –Kehadiran Komando Daerah Militer (Kodam) XII Tanjungpura yang bermarkas di Kalbar, diyakini dapat menunjang iklim keamanan yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan investasi. Terlebih bagi daerah perbatasan yang rawan dengan ancaman kedaulatan negara.

“Kami bertekad dengan segala risiko untuk mengawal pemerintah daerah agar setiap pembangunan bisa berjalan lancar, tidak dihalangi oleh orang yang menginginkan Kalbar tidak aman,” tegas Pangdam XII Tanjungpura, Mayjend TNI Moeldoko SIP, Jumat (30/7) dalam acara ramah tamah bersama para anggota Muspida dan tokoh masyarakat Kalbar di Hotel Kartika.

Moeldoko mengajak masyarakat Kalbar untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar proses pembangunan bisa berjalan lancar. ”Kalau masyarakat bisa berdiri kokoh maka negara Indonesia yang besar ini bisa membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Pangdam.

Menurutnya, keberadaan Kodam XII TPR di Kalbar untuk menjaga keamanan masyarakat dan kedaulatan NKRI. Apalagi jika melihat panjangnya perbatasan darat Kalbar-Sarawak sepanjang 875 kilometer mulai dari Kabupaten Sambas hingga Kapuas Hulu. ” Keberadaan Kodam XII Tanjungpura diharapkan mampu meningkatkan pengawasan kawasan perbatasan di Kalimantan khususnya di Kalbar dan Kalteng. Kami akan selalu berada di hati masyarakat,” tuturnya.

Dalam masalah perbatasan, Moeldoko mengakui rawannya permasalahan perbatasan dalam hubungan bernegara dua negara bersahabat. Masing-masing negara akan menempatkan militernya dalam menjaga kedaulatan negaranya di perbatasan. “Tidak ada kawasan perbatasan yang dianggap tidak rawan. Semuanya rawan untuk kedaulatan negara,” ungkapnya.

Ia berharap, pengamanan perbatasan khususnya di wilayah Kodam XII Tanjungpura akan lebih baik dengan kerawanan illegal logging, human trafficking, dan masalah kesejahteraan. “Tapi, itu bukan hanya tanggung jawab TNI,” tukasnya.

Kapenrem 121/ABW, Kapten (Kav) Hendry Napitupulu mengatakan, ramah tamah atau silaturahmi Pangdam kemarin, untuk menyerap informasi terkait Kamtibmas di Kalbar.

Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH dalam sambutannya pada ramah tamah itu mengatakan Kodam XII Tanjungpura dibentuk untuk melindungi masyarakat. “Bukan untuk menakut-nakuti seperti di era orde baru lalu. Sebab Kodam bisa menjaga keamanan, proyek-proyek vital di Kalbar seperti perkebunan sawit dan pertambangan. ”Saya meminta kepada seluruh masyarakat Kalbar agar tidak perlu takut dengan kehadiran Kodam di Kalbar karena hal ini suatu kebutuhan,” ungkap Cornelis.

Gubernur meminta masyarakat jangan beranggapan dengan keberadaan Kodam bisa menyengsarakan masyarakat. Justru sebaliknya, dapat menjaga dan membina wilayah teritorial di Pulau Kalimantan khususnya di Kalbar dan Kalteng.“Di pulau Jawa saja banyak berdiri Kodam. Kenapa di Pulau Kalimantan ada 2 saja Kodam dipermasalahkan,” katanya.

Cornelis mengharapkan dengan kehadiran Kodam dapat menekan angka-angka peredaran narkoba khususnya di wilayah perbatasan Kalbar. Sebab, Kalbar merupakan daerah rawan sindikat perdagangan narkoba.

“Jika ada Kodam, diharapkan dapat membantu menekan angka tersebut. Mengingat yang bisa mendeteksi dan memiliki perlengkapan intelijen adalah TNI termasuklah Polri,” katanya. (oen)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.