Massa Desak Pembebasan 39 Warga

Sabtu, 14 Mei 2011

Massa Desak Pembebasan 39 Warga

SINTANG –Ratusan massa dari Bukit Benua meliputi Desa Penjernang Hulu, Lebak Ubah, dan Melayang Sari Kecamatan Sungai Tebelian mendatangi Gedung DPRD dan Kantor Bupati Sintang, Jumat (13/5) kemarin. Massa menuntut pembebasan 39 warga yang ditahan di Polres Sintang dalam kasus pembakaran camp milik PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK IV).

Demo dari warga di tiga desa itu datang sekitar pukul 10.45, menggunakan dua unit truk, satu pick up, dan puluhan kendaraan bermotor menuju Gedung DPRD Sintang. Puluhan anggota Polres Sintang diturunkan untuk mengamankan.

Massa yang tergabung dalam Front Pembela Masyarakat Kabupaten Sintang ini menggunakan ikat kepala kain merah. Mereka membawa puluhan poster. Beberapa di antaranya bertuliskan tentang rasa kecewa terhadap pemerintah lantaran lamban menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Pemerintah dituding berpihak kepada perusahaan ketimbang masyarakat. Masa menolak perkebunan sawit.

“Kami kecewa dengan penegak hukum. Kami kecewa dengan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, tapi malah ke perusahaan,” teriak Ancis, selaku penggerak masa.

Sekitar lima menit berorasi, puluhan massa dipersilakan masuk oleh pihak sekretariat DPRD Sintang, ratusan lainnya harus menunggu di luar dengan alasan keterbatasan ruangan.

Puluhan pendemo disambut wakil pimpinan DPRD Sintang, Grigorius Igo dan sejumlah anggota Komisi II DPRD Sintang. Sementara ratusan pendemo lainnya terus melakukan orasi dengan pengawalan cukup ketat dari pihak kepolisian.

Beberapa kecaman terhadap Bupati Sintang, Milton Crosby dilontarkan. Milton kembali dituding sebagai pembohong, karena kebijakan Gerbang Emas melalui Jakarta Selatan dinilai tidak pro rakyat. “Milton itu pembohong. Bukan bupati karet, tapi bupati sawit. Mana yang katanya pro karet? Di mana-mana sawit. Sawit itu bikin masalah,” cecar Darwin, selaku koordinator lapangan.

Beberapa pendemo secara bergantian melakukan orasi di depan Gedung DPRD Sintang dengan menggunakan pengeras suara. Masa meminta Milton tidak ‘cuci tangan’ dalam masalah ini. “Bupati jangan melarikan diri. Jangan jadi bupati pengecut. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, bagus mundur,” teriak para pendemo.

Sementara puluhan para pendemo yang berada di dalam ruangan terus melakukan upaya mediasi dengan para dewan. Mereka mendesak dewan memperjuangkan 39 warga yang ditahan agar dibebaskan hari itu pula.

Rapat yang dipimpin Wakil Pimpinan DPRD Sintang, Grigorius Igo didampingi Ketua Komisi II DPRD Sintang, Toni ini sempat alot. Sebelumnya, Grigorius Igo memberikan kesempatan kepada perwakilan masa untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan masa.

Ancis, selaku penggerak massa, secara tegas mengatakan bahwa maksud dan tujuan utama kedatangan masa ialah meminta 39 warga yang ditahan harus dibebaskan hari itu pula. Pernyataan Ancis jelas mendapat dukungan dari puluhan pendemo lainnya. “Kalau tidak dibebaskan, kami tidak akan pulang,” teriak masa yang hadir.

Namun, dewan mengaku tidak memiliki kewenangan untuk itu. “Kalau soal itu kita tidak bisa, bukan ranah kita. Ada pada penegak hukum. Bupati yang pantas menjawab hal ini,” jelas Igo.

Penjelasan Igo membuat sebagian para pendemo risi. Mereka meminta dewan menghadirkan Bupati. “Kalau begitu panggil Bupati. Kami ingin dengar penjelasan langsung dari bupati. Jangan maling teriak maling,” teriak para pendemo.

Suasana sedikit tenang saat dewan berjanji akan mempertemukan warga dengan bupati. “Kita akan fasilitasi. Hari ini juga akan kita pertemukan dengan bupati,” kata Igo.

Sebelum rapat dibubarkan, perwakilan masa diminta untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan. Terdapat 14 tuntutan dan pernyataan sikap yang dilayangkan.

  1. PT SDK segera mencabut laporan insiden Bukit Benua tanpa syarat.
  2. Meminta pihak kepolisian menangguhkan 39 warga yang ditahan.
  3. Proses penangkapan dan penahanan para tersangka tidak sah dan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur hukum dan tata cara peraturan perundang-undangan.
  4. Meminta DPRD Sintang dan Pemkab Sintang menghentikan seluruh aktivitas PT SDK dan menetapkan status Quo mulai hari ini di seluruh lokasi tanah milik Desa Lebak Ubah, Desa Melayang Sari dan Desa Penjernang Hulu, hingga seluruh permasalahan diselesaikan dengan bijak sana dan masyarakat akan melakukan pemagaran dan penjagaan di wilayah desa masing-masing.
  5. Meminta kepada DPRD Sintang menyakan kepada TP3K Kabupaten Sintang tentang proses penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan PT SDK 1V.
  6. Permasalahan warga dengan PT SDK IV telah berlangsung sejak tahun 1994, di mana masyarakat tidak menerima lahan sawit yang dijanjikan.
  7. PT SDK IV telah menyebabkan masyarakat kehilangan lahan.
  8. Meminta DPRD dan Bupati Sintang membuat surat pernyataan apa bila tidak mampu menyelesaikan permasalahan.
  9. Menurut Informasi BLH Provinsi Kalbar, PT SDK IV belum memiliki Amdal sampai tahun 2009, namun dari tahun 1990 sudah beroperasi ‘merampok’ tanah masyarakat.
  10. Pola perkebunan sawit plasma inti harus segera dihentikan.
  11. Amdal selama ini dibuat asal-asalan.
  12. Menghentikan investasi yang berpotensi melakukan penjajahan kepada masyarakat.
  13. Mana program Gerbang Emas Jakarta Selatan, nyatanya tidak berpihak pada masyarakat.
  14. Sawit tidak ada kontribusi bagi daerah dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dialog

Usai melakukan orasi di Gedung DPRD Sintang, masa dari Front Pembela Masyarakat Sintang dan kalangan dewan mendatangi Kantor Bupati Sintang. Masa bergerak sekitar pukul 12.30. Masa harus menunggu lama, karena Bupati Sintang, Milton Crosby berada di pendopo.

Hasil kesepakatan dengan pihak pemerintah, sepuluh orang perwakilan masa diminta untuk pergi ke pendopo. Di sini sepuluh perwakilan dan kalangan dewan harus menunggu lama. Tidak diketahui jelas mengapa harus menunggu lama, informasi didapat, masih istirahat tidur siang. Masa baru bisa bertemu dengan Milton sekitar pukul 15.30.

Memulai pembicaraan, Milton mempersilakan perwakilan masa untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi. Setelah mendengarkan pernyataan perwakilan masa yang meminta agar 39 warga yang ditahan segera dibebaskan, Milton mengaku tidak bisa melakukan hal tersebut dengan alasan bukan ranahnya. “Kalau soal itu, ranah hukum. Saya tidak bisa intervensi. Pemerintah tidak bisa intervensi penegak hukum,” jelasnya.

Mendengar penjelasan Milton, perwakilan masa sempat kecewa. Namun setelah melakukan dialog cukup panjang, akhirnya diambil keputusan Pemkab Sintang membentuk tim kecil untuk melakukan mediasi gelar perkara luar biasa.

Keputusan ini diambil setelah mendengar penjabaran dari salah satu tokoh masyarakat yang hadir. Bahwa, perkara tersebut bisa diselesaikan tanpa melalui praperadilan.

Namun demikian, Milton tidak bisa menjanjikan kapan 39 orang yang ditahan akan dibebaskan. “Saya tidak berani deadline kapan waktunya. Nanti kalau tidak terpenuhi, saya dibilang pembohong lagi,” ujarnya.

Milton berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan agar segera menarik laporannya. “Kalau memang perusahaan sudah ada niat baiknya untuk mencabut laporan, kita akan tunggu. Mudah-mudahan ini bisa cepat,” tandasnya.

Terkait pembakaran Camp PT SDK IV beberapa waktu lalu, Milton menyesalkan aksi pembakaran itu. “Persoalan itu diselesaikan secara hukum karena itu masuk ranah pidana,” tegas Milton. (din)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: