LSM Meminta RSPO Selektif Dalam Memilih Keanggotaan

Kantor Berita ANTARA.

Jakarta (kalimantan-news) – Tiga lembaga swadaya masyarakat yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Kontak Rakyat Borneo, dan Save Our Borneo, meminta organisasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) agar selektif dalam memilih keanggotaannya.

Pernyataan bersama tiga LSM tersebut di Jakarta, Jumat (12/11/2010), juga mendesak agar RSPO menghentikan pemberian sertifikat lestari untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dinilai bermasalah.

Menurut LSM, alih-alih berupaya menjaga integritas, RSPO malah terus menerima keanggotaan dan memberikan sertifikat lestari kepada sejumlah pelaku perkebunan sawit yang diduga bermasalah.

Keanggotaan dan predikat lestari RSPO acapkali dimanfaatkan perkebunan sawit tersebut sebagai jaminan kepatuhan mereka pada peraturan perundangan di Indonesia.

Sampai menjelang akhir tahun 2010, RSPO sudah memberikan sertifikat lestari pada 13 group perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia.

Namun, masih menurut LSM tersebut, penelusuran yang dilakukan jaringan masyarakat sipil di Indonesia mengungkapkan dugaan pelanggaran hukum serius dilakukan perkebunan dengan sertifikat lestari RSPO.

Tanpa adanya proses seleksi dan evaluasi yang ketat, para LSM tersebut berpendapat bahwa RSPO berpotensi menjadi arena legitimasi atau legalisasi perkebunan sawit yang diduga ilegal di tingkat internasional.

Mereka juga mendesak agar pihak penegak hukum di Indonesia agar segera menindak perusahaan perkebunan sawit yang diduga melakukan praktek ilegal atau diduga terlibat dalam masalah korupsi dan penyalahgunaan lainnya.

Sebelumnya, Presiden Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Jan-Kees Vis mengatakan ingin mengetahui berapa persentase dari kasus HAM yang dilaporkan ke Komnas HAM yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit.

“Saya ingin mengetahui berapa persentase kasus yang terkait dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit,” kata Jan-Kees Vis dalam acara penutupan Pertemuan RSPO 2010 di Jakarta, Kamis (11/11).

Hal itu karena Wakil Ketua Komnas HAM bidang eksternal, Nur Kholis, pada salah satu sesi diskusi acara Pertemuan RSPO, Rabu (10/11), pernah mengatakan, sekitar 30 persen dari kasus dugaan pelanggaran HAM di Indonesia terkait dengan konflik antara perusahaan dan masyarakat.

“30 persen kasus yang dilaporkan ke Komnas HAM terkait perusahaan yang beroperasi di Indonesia dengan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan itu,” kata Nur Kholis.

Nur Kholis memaparkan, setiap tahunnya Komnas HAM menerima sekitar 5.000 laporan tentang dugaan pelanggan HAM dan lebih dari 1.000 terkait konflik perusahaan-masyarakat.

RSPO merupakan sebuah inisiatif yang dibuat oleh beragam pemangku kepentingan yang ingin mempromosikan produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di seluruh dunia.

Organisasi tersebut meliputi lebih dari 450 anggota termasuk perusahaan kebun kelapa sawit, perusahaan penyuling minyak, perusahaan manufaktur bahan konsumsi, retailer, investor, serta LSM sosial dan lingkungan. (*/Ant)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: