Kondisi TNDS Sentarum Mengkhawatirkan

Rabu, 14 April 2010

Kondisi TNDS Sentarum Mengkhawatirkan

PONTIANAK. Kondisi Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) di Kapuas Hulu dinilai cukup rawan. Karena di sekitarnya terdapat perkebunan sawit yang sewaktu-waktu dapat mengancam ketersediaan air di kawasan konservasi tersebut.

“Di sekeliling Danau Sentarum itu banyak hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan sawit,” ungkap Zulkifli Hasan SE MM, Menteri Kehutanan (Menhut) RI ketika jumpa pers di ruang VIP Supadi Pontianak, kemarin (13/4).

Zulkifli mengungkapkan, hal tersebut setelah melakukan pemantauan dari udara mengenai kondisi kawasan hutan di Kalbar bersama Menteri Lingkungan Hidup (LH), Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH dan lainnya.

Dari Supadio, rombongan Zulkifli langsung ke Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Bengkayang, Sambas dan kembali lagi ke Supadio kemarin sore. “Kalau memang dipantau dari udara, kawasan hutan lindung di Kapuas Hulu Alhamdulillah masih bagus,” ungkap Zulkifli.

Hanya saja kondisi di sekitar kawasan TNDS yang cukup mengkhawatirkan karena di sekelilingnya terdapat perkebunan sawit yang dapat mengancam kawasan konservasi tersebut bila terus meluas.

Menurut Zulkifli, kalau perkebunan itu semakin mendekat ke danau, jangankan ketika musim kering, pada musim hujan pun danau tersebut bisa kekurangan air. “Oleh karena itu harus ditata. Jangan sampai perkebunan sawit itu terlalu besar sampai ke Danau Sentarum, karena airnya bisa tersedot,” ingatnya.

Setelah memantau Kapuas Hulu, rombongan memantau Sintang, Bengkayang dan Sambas. “Memang kalau kita pantau dari udara, (di tiga kabupaten ini, red) kawasan hutannya banyak yang kritis,” ungkap Zulkifli.

Kendati tampak banyak hutan kritis, masih banyak terdapat beberapa titik hutan APL yang hutannya masih bagus. “Itu bisa diatur, titik hutan produksi sudah tidak ada lagi hutannya, tetapi di titik APL hutannya masih lebat. Nanti dalam perubahan tata ruang itu bisa ditukar, apakah bisa seperti itu, nanti kita pelajari lebih lanjut,” terang Zulkifli.

Dia mengakui, kalau sebagian besar kawasan hutan di Kalbar sudah menjadi lahan kritis, akibat sejarah masa lalu di mana maraknya kasus-kasus pembalakan liar (illegal logging) dan kasusnya “mengendap”. “Mudah-mudahan nanti Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bisa menemukan (melanjutkan kasus, red) itu lagi,” harapnya.

Terkait dengan kawasan hutan yang masih perawan, Menhut Zulkifli dan Gubernur Cornelis telah sepakat untuk mengelola dengan melibatkan masyarakat demi kepentingan kesejahteraan masyarakat itu sendiri tanpa harus merusak lingkungan. “Pengelolaan itu bisa dengan mengembangkan hutan desa,” kata Zulkifli.

Di tempat sama, Gubernur Kalbar Cornelis mengungkapkan, kalau kondisi kawasan hutan di Kalbar masih banyak yang perawan dan lebih baik dari daerah-daerah lainnya.

“Kalau pun ada yang kritis, itu bekas sejarah masa lalu. Setelah dilarang tempo hari tidak ada lagi yang berani (membalak kayu, red), baru-baru ini tidak ada lagi bekas pembalakan hutan,” ungkap Cornelis.

Melihat kondisi kawasan hutan Kalbar, menurut Cornelis dapat ditata ulang disesuaikan dengan kondisi hutan dan masyarakat yang berdomisili di sekitar atau di dalamnya. “Dalam konsepnya ada hutan desa, itu bisa kita kembangkan untuk menata kembali hutan kita agar jadi bagus, dan dapat menyejahterakan masyarakat kita,” katanya.

Dalam penataan kawasan hutan di Kalbar tersebut, seperti yang telah diusulkan dalam tata ruang wilayah Kalbar beberapa waktu lalu, Cornelis lebih mengutamakan bagaimana masyarakat Kalbar di sekitar atau di dalam hutan dapat sejahtera tanpa merusak lingkungan. “Masa kita yang punya hutan, kita yang miskin, kita yang bodoh, aneh. Lalu orang entah dari mana yang kaya raya,” kesalnya.

Terkait penataan kembali kawasan hutan agar dapat menyejahterakan masyarakat Kalbar, menurut Cornelis akan dibicarakan bersama-sama Kementerian Kehutanan. “Tidak bisa juga kita bekerja sendiri,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalbar, Drs Cornelius Kimha mengatakan, terkait pengembangan hutan desa di Kalbar, Kalbar kebagian jatah sekitar 500 ribu hektar. “Sehingga kita mengharapkan para bupati segera mengusulkan untuk menetapkan kawasan hutan desa,” katanya.

Dia mengungkapkan, sementara ini baru terdapat sepuluh usulan hutan desa dari Ketapang, Kapuas Hulu dan Landak. “Yang namanya hutan desa ini tentunya dikelola kelompok masyarakat, seperti desa atau lainnya,” terang Cornelius.

Terkait dengan usulan hutan tanaman rakyat, disarankan memanfaatkan lahan kritis di Kalbar sekitar dua juta hektar.  “Hutan tanaman rakyat tersebut hendaknya dilakukan dalam jangka pendek, sekitar enam tahun ke depan masyarakat sudah dapat merasakan hasilnya,” kata Cornelius.

Jenis tanaman yang dapat ditanam di hutan tanaman rakyat dalam jangka pendek tersebut, kata Cornelius, disarankan yang memiliki jenis yang cepat tumbuh dan memiliki pangsa pasar yang jelas seperti kayu akasia dan lainnya. “Dengan penataan seperti ini diharapkan masyarakat dapat segera merasakan hasilnya,” ujarnya.

Cornelius mengatakan, setiap kabupaten dapat saja mengusulkan untuk menanam atau mengembangkan jenis tanaman lainnya di hutan tanaman rakyat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. (dik)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: