Tata Ruang Ancam sawit

Tribune Pontianak, 26 Januari 2011

Investor pilih wait and see.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menjelaskan ada tujuh hambatan yang bakal dihadapi pelaku kelapa sawit dalam negeri. Akibatnya, Industri sawit akan kesulitan melakukan ekspansi dan atau mengalami penurunan daya saing jika hambatan tersebut tidak dihilangkan.

Hambatan pertama adalah, masalah lahan bagi pengembangan kebun baru yang diakibatkan ketidaktuntasan masalah tata ruang nasional dan rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWPP). Selain adanya ketidak pastian hukum terhadap status legalitas lahan.

” Kondisi ini membuat pemegang konsesi dan investor memilih sikap wait and see yang tentu saja akan berdampak kepada tingkat ekspansi lahan, ” jelas Fadhil di Jakarta, Selasa (25/1).

Hambatan kedua, kebijakan moratorium hutan primer danlahan gambut justru dapat mempersulit penuntasan masalah lahan yang sebelumnya telah dihadapkan dengan masalah RTRWP. Fadhil menilai, Inpres mengenai moratorium akan bertabrakan dengan regulasi lain seperti UU Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan.

“atas dasar itulah, kebijakan moratorum menjadi kontraproduktif bagi pengembangan investasi kelapa sawit. Meskipun pemerintah menyediakan lahan terdegradasi seluas 35,2 juta Ha tetapi status areal tersebut masih meragukan karena termasuk kawasan hutan, “katanya.

Ketiga, bea keluar CPO yang tinggi dan bersifat progresif seperti berlaku sekarang ini terbukti tidak maksimal untuk menekan volume ekspor CPO dan belum mampu mendorong pengembangan industri hilir dalam negeri. Sebaliknya, sistem bea keluar diyakini tidak adil bagi produsen bahan baku baik perkebunan negara atau swasta maupun petani rakyat karena “tidak menikmati” kenaikan margarin yang seharusnya didapatkan dari tingginya harga CPO dunia saat ini.

“jadi tidak tepaaaat apabilabea keluar dijadikan instrumen utama karena sebenarnya industri hilir lebih membuat membutuhkan insentif yang tepat dan menarik,”ucapnya.

Keempat, pengembangan perkebunan kelapa sawit yang mengarah ke Indonesia Timur kurang didukung infrastrukturyang memadai seperti pelabuhaan ekspor CPO di Kalimantan untuk memudahkan penjualan CPO keluar negeri. Denagn pertimbtimbangan , total produksi CPO dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi tel;ah mencapai 30 persen dari produksi nasional. Diharapkan pula pembangunan klaster industri segera di realisasikan untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit, ” tutur Fadhil.

Kelima, pelaku usaha sawit merasa dirugikan dengan penerapan aturan perpajakan mengenai PPn atas produk primer TBS. pasalnya, PPn TBS selama ini dibebaskan sehingga pajak masukan atas  barang-barang faktor produksi tidak bisa dikreditkan dan menjadi beban tambahan. Akibatnya menimbulkan pajak berganda (double taxtion) kepada perusahaan yang terintegrasi (produksi-pengolahaan).

Keenam, kampanye anti sawit tetap berlangsung bahkan ada kemungkinan semakin kuat tekanan yang diberikan kepada pelaku inindustri sawit.

Ketujuh, Indonesia harus melakukan program mitigasi perubahaan iklim dengan kekuatan sendiri tanpa melibatkan bantuan asing. “keterlibatan dana asing hanya akan membuat Indonesia makin tergantung pada negara lain,” kata Fadhil.

***

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: