Dewan tolak bantuan PT SIA

Sanggau

Dewan Tolak Bantuan PT SIA

 

Sumber : http://pontianak.tribunnews.com/read/artikel/19721

SANGGAU, TRIBUN – Delapan fraksi di DPRD Sanggau menyampaikan sikap menolak atas adanya bantuan PT SIA kepada Pemkab Sanggau yang diperuntukkan membenahi PDAM. Sikap tersebut disampaikan saat paripurna penyampaian pandangan akhir (PA) fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2011 di gedung DPRD Sanggau, Senin (7/2).

Atas sikap tersebut, dewan meminta agar eksekutif khususnya PDAM Sanggau melakukan pengkajian ulang sekaligus menolak bantuan PT SIA sebesar Rp 50 Juta Rupiah. Dewan menilai sejumlah uang tersebut sangat tidak sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat berbagai aktivitas di PT SIA. “Kita minta agar dilakukan kembali pembicaraan untuk mendapat kesepakatan yang sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan saling menguntungkan bagi semua pihak,” kata Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Jumadi S Sos.

Penolakan tersebut sesuai dengan harapan masyarakat yang telah menyampaikan keluhan atas aktivitas di PT SIA. Diketahui, semenjak keberadaan perusahaan tersebut, kualitas bahan baku PDAM Sanggau dari Sungai Liku menurun drastis. Secara otomatis kondisi tersebut sangat mempengaruhi¬† kualitas air yang disuplai Bron Laverna ke pelanggan. “Bantuan sebagai aplikasi dari program bina lingkungan yang diberikan perusahaan tidak sesuai. Kita bisa melihat tingkat kerusakan lingkungan yang begitu dahsyat akibat aktivitas land clearing dan operasional perusahaan. Dulunya air dari sungai itu bisa digunakan tanpa melalui pengolahan,” kata Jumadi.

Atas realita tersebut dewan meminta agar pemerintah menolak bantuan PT SIA dan melakukan pembicaraan ulang. Dewan meminta pemerintah khsusnya PDAM Sanggau bertindak secara tegas demi menyelamatkan bahan baku sekaligus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Lunasi Utang
Dalam paripurna tersebut, segenap anggota DPRD Sanggau meminta agar pemerintah melunasi utang RSUD Sanggau sebesar Rp 4,9 miliar. Pelunasan hutang ini dinilai begitu penting agar rumah sakit plat merah itu dapat beroperasi maksimal sesuai harapan masyarakat. “Pengelolaan hutang-hutang obat harus diselesaikan dengan angsuran sampai pada akhirnya keseluruhan hutang itu lunas,” pinta Ketua Fraksi PAN, Supriadi SE.

Sementara Fraksi PDI-Perjuaangan meminta agar pemerintah mencari terobosan melalui kebijakan strategis. Menurut anggota Fraksi Moncong Putih itu alokasi APBD tahun 2011 sebesar Rp 2 miliar untuk membayar hutang RSUD tidak terlalu berengaruh. “Hutang itu harus segera dilunasi. Kalau tidak, pihak RSUD tetap saja mengalami hambatan dalam melengkapi obat-obatan dan berbagai pendukung lain,” kata Jumadi. Selain itu, fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar managemen RSUD Sanggau segera diaudit. Langkah itu dinilai penting untuk mengetahui faktor penyebab.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Gerbang, yakni meminta eksekutif melakukan langkah- langkah demi membenahi RSUD Sanggau. “Kondisi memprihatinkan di RSUD harus dapat diatasi. Biar bagaimanapun rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan. Hal itu baru tercapai jika hutang sudah lunas,” kata H Andi Darsudin, anggota Fraksi Gerbang.
Jamkesda Harus Tepat Sasaran
Dalam paripurna tersebut, dewan juga menyoroti sektor kesehatan. Dewan meminta agar program-program di Dinas Kesehatan Sanggau dilaksanakan dengan profesional. Khusus program Jamkesda, legislatif meminta agar direalisasikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. “Perlu disusun peraturan daerah yang mengatur tentang tata cara pengelolaan dana Jamkesda yang tepat sasarang,” pinta Supriadi.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PKPB, Salipus Sali. Fraksi PKPB mengharapkan agar eksekutif tanggap dan menerima sekaligus menindaklanjuti kriti saran dari berbagai pihak terkait pelayanan kesehatan di Bumi Daranante. “Rakyat membutuhkan aksi dan reaksi, bukan hanya sekedar dalam untaian kata-kata. Karena itu, kami sebagai wakil rakyat meminta eksekutif tanggap akan kebutuhan masyarakat khususnya di bidang kesehatan,” kata Sali.

Sekalipun memberi banyak catatan, delapan fraksi di DPRD Sanggau yakni Fraksi PDI- Perjuangan, PAN, Demokrat, PKPB, Gerbang, Golkar, PDS, dan Fraksi Rakyat Bersatu  menyatakan menerima sekaligus menyetujui Raperda tentang APBD tahun anggaran 2011 selanjutnya ditetapkan menjadi Perda tentang APBD tahun anggaran 2011. Selain beberapa hal tersebut, dewan juga menyoroti retribusi daerah, pendidikan dan pemerintahan desa.

“Intinya kinerja SKPD harus maksimal. Khusus pembahasan APBD ini kita sedikit kecewa karena waktu pembahasannya kontradiktif dengan undang-undang no 32 tahun 2004 pasal 181 ayat 3. Kita minta agar pada tahun-tahun mendatang keterlambatan seperti ini tidak terjadi lagi,” kata Ketua Fraksi Demokrat, Khironoto ST.

***

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: