Alih fungsi pemanfaatan kawasan hutan di Kalbar menjadi sorotan pusat

Senin, 7 Februari 2011

Hatta Soroti Masalah Kehutanan Kalbar

Kepala Daerah Bisa Terjerat

Pontianak. Alih fungsi dalam pemanfaatan kawasan hutan di Kalbar sudah menjadi sorotan pusat. Bukan saja tim gabungan yang akan segera turun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa juga mengakui adanya permasalahan tersebut.

“Kalbar tidak terlalu banyak (yang bermasalah, red). Yang banyak itu di Kalteng,” kata Hatta menjawab Equator usai menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) III DPW Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Mahkota Pontianak, kemarin (6/2).

Permasalahan yang dimaksud Hatta ini berkaitan dengan pemanfaatan hutan untuk kawasan perkebunan, khususnya lahan kelapa sawit. “Tapi bukan soal tumpang tindih pemanfaatan lahan,” ujar Hatta.

Menurutnya, inti permasalahan tersebut terjadi karena adanya regulasi baru yang mengatur tentang kehutanan (Undang-Undang Kehutanan). “Sekarang sudah ada UU Kehutanan harus diberikan izin (tidak bisa dimanfaatkan seenaknya),” tutur Hatta.

Dalam kesempatan menghadiri Muswil itu, Hatta bahkan sempat menyinggung agar kepala daerah lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin perkebunan tersebut. “Jangan sampai ini membuat kepala daerah bermasalah dengan hukum,” pungkasnya.

Masalah alih fungsi dalam pemanfaatan kawasan hutan di Kalbar bukan barang baru. Indonesian Corruption Watch (ICW) sudah lama mengendus indikasi korupsi yang melibatkan banyak pihak, mulai perusahaan perkebunan hingga kepala daerah yang memberikan izin.

Modus dugaan korupsi itu umumnya bermula dari para bupati/walikota atau gubernur yang mendirikan perusahaan perkebunan sawit yang fiktif. Perusahaan tersebut bisa mengatasnamakan anaknya, saudaranya atau pihak-pihak lain yang mudah dibawa bekerja sama.

Karena merasa milik penguasa, perusahaan fiktif itu sering diberi kemudahan izin. Perusahaan diberi perlakuan khusus. Perusahaan diberi hak konsensi pengelolaan hutan.

Parahnya, ada sebagian perusahaan tersebut mendapat izin penggarapan lahan bukan di hutan produksi, melainkan hutan alam. Padahal, sesuai dengan aturan hutan itu tidak boleh digarap untuk kegiatan komersial.

Setelah izin didapatkan, perusahaan tersebut kemudian merambah hutan. Kayu yang ada di hutan mereka jual dan tebang tanpa mengikuti aturan, sedangkan sawitnya belum tentu ditanam.

Setelah habis menguras hasil hutan, perusahaan kemudian menjual hak pengelolaan hutannya ke perusahaan lain. Jual beli ini bisanya dilakukan dengan kongkalikong antara perusahaan pembeli dengan pejabat.

Masalah alih fungsi hutan di Kalbar juga sudah sampai ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Tim dari Kemenhut bersama), Satgas Anti Mafia Hukum, KPK, Kejagung dan Mabes Polri disebut-sebut akan turun ke Kalbar mengecek masalah itu.

Data sementara yang dihimpun Equator, izin-izin lokasi perkebunan yang bermasalah itu antara lain sebanyak 28.560 hektar di Kabupaten Bengkayang. Izin bermasalah ini melibatkan enam perusahaan yang kesemuanya sudah beroperasi.

Kemudian di Kabupaten Sanggau juga ada izin perkebunan yang bermasalah sebanyak 4017 hektar. Persoalan lahan itu melibatkan 3 perusahaan yang semuanya juga sudah beroperasi dan menggarap lahannya. Di daerah lainnya juga banyak yang bernasib sama.

Terkait indikasi korupsi dalam pemanfaatan kawasan hutan di Kalbar yang diungkapkan ICW, Gubernur, Drs Cornelis MH menanggapi dingin. Ia bahkan terkesan hemat memberikan komentar.

“Itu kan cuma dugaan. Boleh-boleh saja dia berkomentar. Itu baru sebatas dugaan,” kata orang nomor satu di Kalbar itu. (bdu)

***

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: