Sengketa Lahan, Petani Tolak Pernyataan Bupati Sanggau

Kamis, 06 Januari 2011 , 08:01:00

Ekspansi Sawit Masih Menimbulkan Gejolak di Masyarakat

Sumber : http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=85293

SAWIT : Kelapa Sawit menjadi primadona perkebunan saat ini. Komoditas ini memiliki nilai jual tinggi hingga ke manca negara. FOTO : IST

PONTIANAK-14 orang petani dari Kabupaten Sanggau, kemarin (5/1) sore mendatangi kantor Pontianak Post. Mereka menolak pernyataan Bupati Sanggau H. Setiman terkait sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Beduai dan Kembayan.Pernyataan tersebut dikeluarkan Bupati Sanggau pada hari Senin, 3 Januari 2011. Saat itu Pemda menfasilitasi pertemuan antara PT Borneo Ketapang Permai (BKP) dengan pihak petani setempat.Petani menolak ketika Sentiman mengatakan,  bahwa 74 petani tidak menarik lahannya dari PT BKP. Keterangan bupati juga mengatakan bahwa hanya 34 warga yang mau mengambil tanahnya kembali. “Kami menolak pernyataan pak bupati, data yang dia dapatkan fiktif. Itu (data) adalah akal-akalan BKP,” ungkap Cion Alexander (42 tahun). Ia adalah perwakilan Serikat Petani Kelapa Sawit

(SPKS) di Sanggau. Menurut Cion, pertemuan tersebut malah menjelaskan sebaliknya. Bahwa mayoritas petani menginginkan lahannya ditarik dari peta perkebunan BKP.

Masih menurut Cion, lebih dari 180 petani menuntut lahannya ditarik dari PT BKP. “Jumlah petani yang pro kepada BKP sangat sedikit, hanya sekitar 30-an orang,” ujarnya.Rombongan menyampaikan bahwa permasalahan ini bermula ketika mayoritas warga yang bermitra dengan PT BKP merasa dirugikan. “Sama sekali kami tidak menikmati hasilnya (kebun sawit),” seru anggota rombongan bernama Tole (55 tahun). Petani lalu menuntut lahan mereka yang seluas 500 hektar ditarik dari kerjasama dengan BKP. Dan terjadilah sengketa itu. Petani juga mempertanyakan legalitas PT BKP. “Dasar hukumnya (PT BKP) tidak kuat,” seru seorang anggota rombongan.

Bupati kemudian muncul dan menawarkan dua opsi untuk dipilih kedua belah pihak. Opsi yang pertama adalah; kerjasama tetap dilanjutkan dengan pembagian hasil 60% untuk perusahaan dan 40% bagi warga. Dengan catatan warga harus bebas kredit. Opsi kedua; Lahan milik warga dikembalikan dengan syarat mengganti kerugian perusahaan. PT BKP sendiri menuntut Rp.3 miliar kepada petani.Opsi pertama kemudian menjadi hasil pertemuan. Sebuah keputusan yang tidak diinginkan petani, begitu cerita rombongan. Safri (53 tahun), salah seorang anggota rombongan mengatakan,  sebagian besar petani di Beduai dan Kembayan menolak hasil pertemuan itu. “Kami tidak terima (hasil pertemuan). Kemarin yang tandatangan banyak orang BKP-nya, kami yang mayoritas di luar tidak ikut (tanda tangan),” tegasnya.Sementara itu, Kepala Dusun Sei Gowa Beduai Damianus Muat meminta bupati adil dalam menangani kasus ini. “Kami sudah sering dibikin sengsara sama BKP. Mohon Bupati mendengar juga aspirasi warga sekitar, jangan hanya dari perusahaan,”

keluhnya.(ars)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: