74 Perusahaan Sawit Operasional di Lansekap HoB

Kantor Brita ANTARA

Sintang-KOTA, (kalimantan-news) - Dinas Perkebunan Kalbar mencatat ada 74 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memperoleh izin di lansekap Heart of Borneo (HoB) meliputi Kabupaten Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu dengan total luas areal mencapai 876.137 hektar.

Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Hiarsolih Buchori menjelaskan dari 74 perusahaan tersebut, yang baru mengantongi informasi lahan ada delapan dengan total luas 86.807 hektar, izin lokasi 13 perusahaan dengan total 169.451 hektar dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebanyak 37 perusahaan dengan luas total 566.205 hektar.

“Untuk realisasi tanam memang masih kecil, dari IUP saja sebenarnya ada 70 persen areal yang visibel saja sudah bagus karena memang tidak semua areal dalam IUP itu bisa ditanami,” ujar Hiarsolih usai menghadiri acara workshop penerapatan praktek terbaik pada perkebunan kelapa sawit di lansekap HoB yang dilaksanakan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, Kamis (23/6) di Hotel Sartika Puri Sintang.

Secara umum di Kalbar dari 6.097.913 hektar areal pertanian lahan kering, Dinas Perkebunan Kalbar mengalokasikan untuk lahan perkebunan ini mencapai 3,5 juta hektar.

Dari alokasi itu, telah diterbitkan perizinan diatas lahan seluas 3,582 hektar kepada 359 perusahaan yang sebagian besar didominasi perkebunan kelapa sawit dengan jumlah izin untuk 347 perusahaan yang menggarap lahan seluas 3,548 hektar.

Hingga sekarang total yang mengantongi IUP mencapai 169 perusahaan dengan luas cadangan lahan 2,1 juta hektar dan realisasi tanam sudah mencapai 705 ribu hektar.

“Rencana pembangunan kebun kelapa sawit baik kebun baru maupun peremajaan memang masih besar, namun terpenting adalah optimalisasi jangan sampai izin yang sudah ada tidak dikerjakan maksimal,” kata dia.

Pemanfaatan lahan untuk usaha pembangunan perkebunan kata dia terkadang menemui hambatan baik berupa konflik maupun tumpang tindih dan permasalahan lahan ini menempati urutan paling atas yang penanganannya memerlukan koordinasi antar pihak pemegang otoritas agar tidak engganggu kegiatan usaha.

“Adalah tugas kami untuk melakukan pengawasan dan pembinaan usaha perkebunan, salah satunya melalui penilaian agar usaha perkebunan berjalan maksimal dan berkelanjutan yang tentunya sejalan dengan maksud dan tujuan diterapkannya ISPO dan RSPO,” tukasnya.

Ia memaparkan dari hasil penilaian kelas usaha perkebunan tahap pembangunan terhadap empat perusahaan dan tahap operasional terhadap 41 perusahaan pada 2009 lalau telah ditetapkan kelasnya melalui Keputusan Gubernur Kalbar nomor 259/EKBANG/2010.

Dari hasil penilaian itu, dikaitkan dengan prinsip dan kriteria RSPO dan ISPO, ada lima perusahaan yang mendapat nilai kurang sekali atau kelas E untuk tahap pembangunan dan kelas V untuk tahap operasional.

“Hal ini disebabkan mereka tidak mengembalikan kuisioner penilaian dan bila dikaitkan dengan RSPO dan ISPO, adanya ketidaktaatan dengan kriteria RSPO 1.1 dan ISPO 1,9,” jelasnya.

Hasil penilaian juga diketahui terdapat dua perusahaan yang mendapat nilai baik sekali atau kelas 1 untuk tahap operasional dan kondisi ini diharapkan dapat menjadi motivasi perusahaan lainnya yang masih di kelas bawah.

“Untuk kategori baik atau klas B ada 21 perusahaan untuk tahap pembangunan atau kelas II untuk tahap operasional, sementara yang mendapat penilaian sedang atau kelas C untuk tahap pembangunan dan kelas III untuk tahap operasional ada 16 perusahaan,” paparnya.

Dari penilaian usaha perkebunan itu, ia optimis penerapan sertifikasi ISPO maupun RSPO  di Kalbar dapat terealisasi dalam upaya mewujudkan praktek terbaik menuju usaha kelapa sawit berkelanjutan.

Sebenarnya kata dia, untuk penerapan prinsip dan kriteria RSPO ini bisa saja dimulai sejak tahap awal perizinan perkebunan seperti tahap informasi lahan atau izin lokasi.

“Jadi ada telaah makro dan mikro mana yang bisa dibuka dan mana yang tidak, di peta perizinan itu seharusnya sudah tergambar,” katanya.

Ia mencontohkan dari 10 ribu hektar izin yang diberikan perusahaan, sudah bisa deliniasi dan dihitung dengan detil mana kawasan yang masih berhutan, mana kawasan penyangga milik masyarakat dan lainnya.

“Penyaringan awal sudah bisa dilakukan di tahap awal perizinan, kalau ini berjalan saya yakin Inpres 10 tahun 2011 ini akan mudah diterapkan dan tidak ada persoalan,” kata dia. (phs)

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: